Dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-271/PJ/2018

KOMUNIKASI PERATURAN PAJAK TERBARU DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL

“Disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis ”

Dosen Pengampu : Eman Sulaeman Nasim

Disusun Oleh :

Andriyan August Ryasdi Waji Atmaja

2302180112

D-III PBB/ Penilai / 1-05

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

2018

__________________________________________________________________________________________________________________________

KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TENTANG GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI WILAYAH DONGGALA, PALU, DAN SEKITARNYA

      Pajak merupakan lapangan hukum yang utama. Soal pajak adalah soal negara berarti bahwa menyangkut seluruh rakyat yang berada di wilayah Republik Indonesia. Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan pajak, maka ada persoalan yang melatarbelakangi kenapa kebijakan tersebut dikeluarkan. Keputusan atau kebijakan pajak dikeluarkan pada dasarnya bertujuan untuk meringankan beban atau memberikan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Negara tidak mungkin tinggal diam ketika dihadapi oleh berbagai macam persoalan yang melibatkan kepentingan umum rakyatnya.

Ilustrasi Pajak

Oleh karena itu. dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-271/Pj/2018 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Di Wilayah Donggala, Palu, Dan Sekitarnya bertujuan untuk meringkankan beban wajib pajak yang terkena dampak dari bencana tersebut. Hal ini dipaparkan dalam penimbangan dikeluarkanya Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Kep-271/Pj/2018. Penimbangan tersebut antara lain :

a.   Bahwa telah terjadi bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami di wilayah Donggala, Palu, dan sekitarnya;

b.   bahwa untuk meringankan beban Wajib Pajak yang terkena dampak bencana tersebut, perlu diberikan kebijakan perpajakan berupa pengecualian pengenaan sanksi perpajakan, dan pemberian perpanjangan batas waktu penyampaian permohonan keberatan, penyampaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, serta pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang kedua;

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di wilayah Donggala, Palu, dan sekitarnya;

Kebijakan ini di keluarkan oleh DJP setelah terjadinya gempa bumi dan tsunami di wilayah Palu, Donggala dan sekitarnya. Kebijakan ini dirumuskan agar masyarakat tidak risau dengan sistemasi pembayaran pajak dan apa saja yang mesti mereka lakukan ketika di hadapkan dengan persoalan administrasi pajak.

Adapun poin-poin yang disampaikan dalam Kebijakan Pajak ini antara lain :

1. Menetapkan bencana alam gempa bumi dan tsunami di wilayah Donggala, Palu, dan sekitarnya sejak 28 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai keadaan kahar (force majeure).

2. Kepada Wajib Pajak yang berdomisili, bertempat kedudukan, dan/atau memiliki tempat kegiatan usaha di Donggala, Palu, dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, dikecualikan dan pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan:

a. pelaporan Surat Pemberitahuan Masa dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan; dan

b.     pembayaran pajak dan/atau utang pajak, yang jatuh tempo pada tanggal 28 September 2018 sampai dengan 31 Januari 2019.

3. Pelaporan dan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a dan huruf b dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.

4. Pengecualian pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

5.   Dalam hal terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan menghapuskan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

6. Kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA yang mengajukan permohonan upaya hokum berupa:

a.      keberatan; atau

b.     pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang kedua,

yang batas waktu pengajuan permohonan dimaksud mulai tanggal 28 September 2018 sampai dengan 31 Januari 2019, diberikan perpanjangan batas waktu untuk pengajuan permohonan sampai dengan 28 Februari 2019.

7.   Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut beserta poin-poin di atas diharapkan mampu membantu masyarakat yang menjadi korban gempa dan tsunami di Donggala, Palu, dan di sekitarnya untuk meringankan beban pajak yang harus mereka bayarkan. Diharapkan juga kepada seluruh wajib pajak yang mengalami musibah dan menjadi korban bencana alam gempa bumi dan tsunami di Donggala, Palu, dan sekitarnya untuk segera melaporkan nilai pajak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Sumber : http://www.pajak.go.id/keputusan-direktur-jenderal-pajak-nomor-kep-271pj2018