Langsung ke konten utama

Bagaimana Menerapkan Etika dalam Bekerja

Etika dalam Bekerja ??..

Apakah itu ?


Halo para pembaca blog, kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai Etika dalam Bekerja. Etika merupakan unsur yang sangat penting dalam menunjang kinerja dan produktivitas kita, apalagi etika mampu menumbuhkan rasa solidaritas dan persaudaraan antar teman sejawat. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam Etika dalam Bekerja itu ?










Untuk lebih jelasnya , bisa di download dengan klik link dibawah ini

DOWNLOAD DISINI



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengampunan Pajak

Belum Lapor Tax Amnesty... ???? Pengampunan pajak  atau  amnesti pajak  ( bahasa Inggris :  tax amnesty ) adalah sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok  wajib pajak  tertentu untuk membayar  pajak  dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan  pidana . Program ini berakhir ketika otoritas pajak memulai investigasi pajak dari periode-periode sebelumnya. Dalam beberapa kasus, undang-undang yang melegalkan pengampunan pajak memberikan hukuman yang lebih berat bagi pengampun pajak yang terlambat menjalankan kewajibannya. [1] Pengampunan pajak bermanfaat sebagai salah satu sumber kas negara dari penerimaan pajak. [2] Pemerintah Indonesia menerapkan  amnesti pajak  berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. [3]  Amnesti pajak adalah program pengampunan yan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB P ajak bumi dan bangunan  ( PBB ) adalah  pajak  yang dipungut atas  tanah  dan  bangunan  karena adanya  keuntungan  dan/atau kedudukan  sosial   ekonomi  yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dengan berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. ( https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_bumi_dan_bangunan) Yuk disimak video di bawah ini agar kita makin tahu apa sih Pajak Bumi dan Bangunan itu  ? :D
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-271/PJ/2018

KOMUNIKASI PERATURAN PAJAK TERBARU DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL “Disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis ” Dosen Pengampu : Eman Sulaeman Nasim Disusun Oleh : Andriyan August Ryasdi Waji Atmaja 2302180112 D-III PBB/ Penilai / 1-05 POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN 2018 __________________________________________________________________________________________________________________________ KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TENTANG GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI WILAYAH DONGGALA, PALU, DAN SEKITARNYA       Pajak merupakan lapangan hukum yang utama. Soal pajak adalah soal negara berarti bahwa menyangkut seluruh rakyat yang berada di wilayah Republik Indonesia. Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan pajak, maka ada persoalan yang melatarbelakangi kenapa kebijakan tersebut dikeluarkan. Keputusan atau kebijakan pajak dikeluarkan pada dasarnya bertujuan untuk meringankan beban a...
23 komentar
Baca selengkapnya